BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan merupakan hal yang sangan penting dalam melakukan sesuatu. Bahwa perencanaan merupakan penentu dan sekaligus pemberi arah terhadap tujuan yang ingin di capai secara operasional.
Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang dikelilingi oleh lingkungan yang terdiri atas bermacam-macam sistem. Sistem-sitem yang ada di sekitar lingkungan ini perlu dipertimbangkan oleh para perencana pendidikan sebab akan member pengaruh pada tujuan perencanaan.
Agar hasil perencanaan dapat berjalan lancar maka dapat dikatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung pendidikan diantaranya dalah demografi, sosial ekonomi, SDM, sumber daya keuangan. Sebagai pendukung pendidikan faktor tersebut perlu diperlukan dalam perencanaan pendidikan agar bagian pendidikan yang direncanakan bisa berkembang secara wajar dan berkembang menjadi lebih baik. Baik dalam tingakt makro, meso, dan mikro.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perencanaan Pendidikan dan Cakupannya
Roger A. Kaufman mengemukakan bahwa, perencanaan adalah proyeksi (perkiraan) tentang hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang abash dan bernilai.
Perencanaan berkaaitan dengan penentuan segala sesuatu yang akan dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan sutu kegiatan kegiatan, mengingat perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasikan persyaratan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan efisien.
Sementara itu makna perencanaan pendikan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Guruge yang dikutip hasan basri, “a simple definition of educational planning is the process of preparing decisions for action in the future in the field of educational development is the function of educational.” Artinya proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan sebagai tugas dari perencanaan pendidikan.
Sementara itu menurut Albert Waterston perencanaan pendidikan yaitu, “ functional planning involves the application of a rational system of choice es a mong feasible cources of educational investmen and the other development actions based on a consideration of economc and social cost and benefits. Artiya, investasi pendidikan yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.[1]
Sementara itu Nanang Fatah menyebutkan bahwa, perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan system pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.[2]
Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perenanaan pendidikan yatiu proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Secara garis besar dilihat dari tatnan dan cakupannya, perencanaan pendidikan bersifat nasional atau makro, regional atau meso, dan kelembagaan atau institusional (mikro).
Perencanaan makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa, perencanaan meso mencakup wilayah tertentu, sedangkan perencanaan mikro hanya mencakup satu lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan berdekatan tempatnya.[3]
Perencanaan pendidikan makro, level nasional, meliputi seluruh usaha pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, kurikulum, peserta didik, dan pendidik dalam suatu sistem pendidikan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[4]
Perencanaan tentang model penerimaan siswa/mahasiswa baru merupakan perencanaan makro sebab berlaku di seluruh tanah air. Begitu pula perencanaan tentang kurikulum inti untuk SMA, misalnya perencanaan makro. Perencanaan makro pada umumnya ditangani oleh pemerintah pusat atau dapat juga oleh kelompok tertentu, yang ditunujuk oleh pemerintah pusat dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat.
Badan pendidikan Negara yang bertugas menangani secara makro (diantaranya adalah mengadakan perencanaan) mempunyai peran sebagai berikut:
Memilih staf dan pemimpin yang berkompoten terhadap program dan perkembangan pendidikan Negara dan membantu memperbaiki pendidikan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk-bentuk perencanaan pendidikan.
- Menetukan kriteria dan representasi komite/panitia untuk membantu mengembangkan kenijakan dan program pendidikan.
- Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam mengembangkan media pendidikan.
- Bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang tepat untuk mengembangkan proses belajar mengajar.
- Membantu personalia pendidikan local dalam usaha memanfaatkan sumber-sumber pendidikan di masyarakat untuk memperbaiki pendidikan.
- Mendorong pendidikan local dan lembaga-lembaga pendidikan berinovasi dalam pengajaran agara lebih bermakna bagai para siswa.
Made dan Afifudin menjelaskan bahwa perencanaan meso adalah perencanaan yang ruang lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu, misalnya satu provinsi. Dasar terjadi perencanaan meso adalah kondisi dan situasi daerah yang berbeda-beda.
Perencanaan meso pada bidang pendidikan menengah dan dasar pada umumnya di prakarsai oleh kepala kantor Wilayah Departemen pendidikan dan kebudayaan di daerah bersangkutan. Kantor inilah yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di daerah itu. Adapun perencanaan lembaga pendidikan tinggi di wilayah tersebut dengan mengikutsertakan semua perguruan tinggi yang ada di daerah itu.
Sifat perencanaan meso merupakan penunjang dari perencanaan makro. Perencanaan meso lebih operasioanal dari pada tingkat makro. Perencanaannya berupa program-program yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Perencanaan terakhir dari tipe kedua ini adalah perencanaan mikro, yaitu rencana yang berfokus pada teknis. Perencanaan mikro di prakarsai oleh manajer atau tim manajer di lembaga pendidikan masing-masing. Dalam mengembangkan lembaga atau memperbaiki lembaga, tiap-tiap manajer pada lembaga pendidikan itu mempunyai kewajiban untuk mengadakan perencanaan mikro. Perencanaan ini mancakup segala macam aktivitas dalam lembaga. Dasar kewenangan mengadakan perencanaan mikro adalah hak seorang manajer pendidikan dalam mengendalikan lembaganya dan fleksibilitas peraturan dari pemerintah pusat.
Secara struktural perencanaan mikro tidak boleh terlepas dari perencanaan meso dan perencanaan makro. Sama halnya dengan hubungan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, perencanaan mikro pun tidak boleh keluar batas-batas perencanaan meso dan makro. Dengan kata lain, perencanaan mikro tidak boleh melanggar perencanaan meso dan perencanaan meso tidak boleh melanggar perencanaan makro.[5]
B. Keterkaitan Perencanaan Pendidikan dengan Aspek Demografi, Sosial-Ekonomi, Sumberdaya Manusia, dan Sumberdaya Keuangan
1. Hubungan dengan Aspek Demografi Kependudukan
Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, yang bukan batas absolute, tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, yaitu sumberdaya alam serta kemampuan bisofer menyerap berbagai pengaruh dari aktivitas manusia. Selain itu tekhnoligi dan organisasi dapat dikelola dan dapat ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi.
Strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan antara umat manusia dengan alam. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan tekhnologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah, dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomo harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.
Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukn yaitu, pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Kedua, pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. [6]
2. Hubungannya dengan Aspek Sosial-Ekonomi
Terdapat hubungan yang erat dan vital antara perencanaan pendidikan dengan aspek sosial ekonomi. Keyakinan umum menyatakan bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai sukses ekonomi merupakan sutu contoh pengaruh pranata pendidikan terhadap aktifitas eknomi para anggota suatu masyarakat.
Robert K Merton menyebutkan bahwa, setiap lembaga sosial tidak sekedar memelihara tujuan dan manifes, yakni fungsi yang mencerminkan kegunaan dari terbentuknya sebuah pranata. Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan memengaruhi kesuksesan ekonomi seseorang bukanlah suatu keyakinan spontan yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah tren sosial masyarakat di Indonesia, misalnya pada awal dekade berkuasanya orde baru, sebagaian besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal. Hampir mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal terserap di lahan-lahan pekerjaan. Situasi tersebut karena tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terdidik untuk mengoprasikan skill dan keahliannya dalam rangaka industrisasi dan modernisasi pembangunan negara.[7] Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai puncak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.
“pendidikan harus memiliki hubungan erat dengan kebutuhan serta kemungkinan-kemungkinan perkembangan ekonomi dan sosial, sehingga dapat memberi bekal hidup murid-murid dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa rencana pembangunan lima tahuna merupakan landasan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan prioritasnya pada pertanian, industri yang menyokong pertanian, industry kecil dan ringan, industri pertambangan, prasarana serta pariwisata, pengarahan harus disesuaikan dengn prioritas-prioritas tersebut. Hal ini diperlukan pada tingkat-tingkat pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang”
Dari kutipan diatas secara jelas untuk menunjukkan peranan pendidikan dalam rangka menopang ekonomi nasional yang memfokuskan diri pada upaya keras untuk mendongkrak pertumbuhan eknomi dengan berbasis pada orientasi aktifitas industrial.
Uraian diatas menunjukkan bahwa konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat. Sebab, kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset Negara yang memerlukan pengelolaan secara cermat. Secara lebih khusus, hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi), semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.[8]
3. Hubungannya dengan Sumberdaya Manusia
Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menigkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilia tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Agar pendidikan dapat memainkan perannya maka harus terkait dengan dunia kerja, artinya lulusan pendidikan semestinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Hanya dengan ini pendidikan memiliki kontribusi terhadap ekonomi.
Pendidikan sampai saat ini danggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Melalui pendidikan mnusia akan dapat mengetahui sesuatu yang tidak atau belum di ketahui sebelumnya.
Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan.
Pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilaukan melaui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.
Pengembangan SDM berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.
Malaysia’s 2020 merumuskan beberapa kecenderungan yang terjadi pada masyarakat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. Kecenderungan tersebut adalah (1) dibandingkan dengan dasawarsa 1970-an dan 1980-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan terjadi eksplosi yang hebat, terutama yang menyangkut teknolog informasi, dan bio teknologi. (2) eksplosi teknologi komunikasi yang semkin canggih dapat mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan.
Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktifitas lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar lembaga yang bersangkutan. Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM telah dibuat dalam satu kebijakan Depdiknas dalamtiga strategi pokok, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansidan kualitas pendidikan, dan (3) peningkatan kualitas manajemmen pendidikan. Untuk melaksanakan ketiga strategi pokok pembangunan pendidikantersebut, sayogyanya dilihat baian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya orientasi masing-masing dan dijabarkan dalam rencana dan prioritas pembangunan pendidikan.
Titik tolak pemikitran mengenai orientasi pendidikan nasional adalah : (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era globalisasi dan otnomi daerah, dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arus globalisasi mengharuskan kita terlibat dalam proses saling berhubungan yang sifatnya mendunia, baik antar individu, bangsa, negara, terutama dunia usaha. Dan disinila aktualisasi pendidikan harus memperoleh porsi dan perhatian yang tinggi agar mampu melahirkan SDM yang berkualitas. Karena di era globalisasi yang bercirikan persaingan, kemenangan akan ditentukan oleh mutu sumberdaya manusia.
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa untuk melaksanakan tugas dimasa depan diperlukan SDM yang berkualitas yaitu SDM yang mampu melakukan life long learning.
4. Hubungannya dengan Sumberdaya Keuangan
Pertimbangan utama dalam pendekatan efektivitas biaya (uang) adalah berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan, pendidikan apa yang dapat dilakukan dengan budget tersebut. Dalam konteks ini dianut prinsip produktivitas, yakni dengan dana minimal diupayakan dapat mencapai hasil yang maksimal. Para penyelenggara pendidikan akan menghindari adanya Pemborosan dalam pembiayaan pendidikan dan akan berupaya seoptimal mungkin agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara cepat dan tepat.[10]
Pemerintah pusat. Peran dukungan dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan pendidikan, tidak saja diperlihatkan dalam anggaran Departemen Pendidikan, tetapi juga pada anggaran departemen lainnya yang bertanggung jawab untuk latihan tertentu. Umpamanya, Departemen Tenaga Кегjа sering sekali bertanggung jawab untuk latihan tekhnik keterampilan, departemen pertanian untuk latihan pertanian, departemen kessehatan untuk pendidikan juru rawat.
Pemerintah daerah. Memegang peranan yang penting dalam pembiayaan pendidikan di negara-negara dengan sistem keuangan yang didesentralisasi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sumbangan mereka jarang dapat diabaikan, sekalipun dalam negara dengan keuangan yang didesentralisasi, seperti Prancis, di mana mereka menanggung sebagian dari biaya sekolah pemerintah di daerah mereka.[11]
Tingkat kelembagaan. Sejalan dengan otonomi daerah yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masng-masng, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberian secara langsung dalam pegelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Lipham sebagaimana disebutkan Mulyasa mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut.
Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perencanaan keuangan dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: a) sumberdaya manusia yang kompeten; b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; c) menggunakan menejemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; d) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.[12]
BAB III
SIMPULAN
Dari
pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu
proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dengan tujuan agar pendidikan itu
lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan,
sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Dilihat dari tatanan
atau cakupannya perencanaan pendidikan bersifat makro, mezo, dan mikro. Perencanaan
makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa, perencanaan
meso mencakup wilayah tertentu, sedangkan perencanaan mikro hanya mencakup satu
lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan
berdekatan tempatnya.
Perencanaan berhubungan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung
pendidikan diantaranya dalah demografi, sosial ekonomi, SDM, sumber daya
keuangan. Sebagai pendukung pendidikan faktor tersebut perlu diperlukan dalam
perencanaan pendidikan agar bagian pendidikan yang direncanakan bisa berkembang
secara wajar dan berkembang menjadi
lebih baik.
Posting Komentar untuk "KETERKAITAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN ASPEK DEMOGRAFI, SOSIAL-EKONOMI, SUMBERDAYA MANUSIA (SDM), DAN SUMBER DAYA KEUANGAN, BAIK PADA TINGKAT MAKRO, MESO, MIKRO."